Deretan Aktivis, Pasutri sampai TikToker yang Terseret Kasus Demo Agustus

buzzID – Akhir Agustus 2025 kemarin, Jakarta dan sekitarnya sempat panas banget. Demo besar-besaran pecah, katanya buat nyuarain keresahan rakyat, tapi versi polisi, banyak aksi yang dianggap “anarkis.” Nah, buntut dari itu, polisi langsung bergerak cepat, patroli siber rame-rame, ada ratusan akun medsos diblokir, dan belasan orang ditetapkan sebagai tersangka. Uniknya, yang kena nggak cuma aktivis atau mahasiswa, tapi juga karyawan swasta, pekerja lembaga internasional, bahkan… TikToker!

Kepolisian menetapkan belasan orang sebagai tersangka penyebaran provokasi dan penghasutan dalam rangkaian demonstrasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, akhir Agustus 2025 lalu.

Polisi bilang, semua itu gara-gara ada konten-konten provokatif, mulai dari ajakan demo, flyer yang nyulut emosi, sampai ada yang nekat kasih tutorial bikin bom molotov. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, para tersangka itu menggunakan akun media sosial untuk menyebarkan ajakan, membuat flyer provokatif, hingga menyiarkan langsung jalannya aksi itu.

Kasus Laras Faizati

Salah satu nama yang langsung nyita perhatian publik adalah Laras Faizati pemilik akun medsos Instagram @Larasfaizati. Cewek ini aktif di isu kemanusiaan, tapi mendadak ditetapkan jadi tersangka. Menurut polisi, dia dianggap nyebarin konten provokasi. Tapi pihak keluarga nggak terima. Ibunya, Bu Fauziah, bilang kalau yang dilakukan Laras itu sebenernya cuma bentuk kekecewaan atas insiden tragis seorang ojol, Affan Kurniawan, tewas karena dilindas kendaraan taktis Brimob.

Gelar perkara kasus yang menjerat Laras Faizati.

Konten Laras yang disebut polisi menghasut yaitu:

Pengacaranya, Abdul Gafur Sangadji, minta kasus ini diselesaikan lewat restorative justice, soalnya menurut dia tuduhannya lemah banget. Laras dijerat dengan Pasal 48 ayat 1 Jo Pasal 32 ayat 1, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Selain itu, ia juga disangkakan Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 161 ayat 1 KUHP.

Khariq Anhar dan WH Pemilik Akun Bekasi Menggugat

Lanjut, ada nama Khariq Anhar (KA). Dia mahasiswa Universitas Riau sekaligus admin akun IG Aliansi Mahasiswa Penggugat. Polisi tangkap dia di Bandara Soetta. Tuduhannya nyebarin konten hoax dan ujaran kebencian.

Khariq mengungga postingan pada 27 Agustus 2025 di akun Instagram @aliansimahasiswapenggugat bersamaan denhgan WH pemilik akun Instagram @bekasi_menggugat, sebagai tersangka. Konten itu berisi perubahan dari pernyataan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal tentang Anarko, Pelajar, dan BEM Jangan Aksi 28 Agustus: Ini Murni Isu Buruh, yang diubah menjadi Anarko, Pelajar, dan BEM Segera Aksi 28 Agustus Ini Murni Gerakan Rakyat Indonesia. Tak lama setelah penangkapan, akun terkait hilang.

Khariq Anhar.

Direktur Yayasan Bantuan Lembaga Hukum (LBH) Pekanbaru, Andri Alatas menjelaskan kronologi penangkapan Khariq. Pada hari Jumat pagi mahasiswa Agroteknologi itu hendak berangkat dari Bandara Soekarno Hatta, Banten menuju Pekanbaru. Namun Polisi Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya lebih dulu mencegatnya. Kemudian membawa Khariq ke markas.

Berselang satu hari setelah penangkapan, Tepatnya Sabtu, 30 Agustus 2025 kemarin terbit surat perintah penangkapan. Khariq diduga melakukan tindak pidana. Hal ini berdasarkan Pasal 48 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 48 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 51 ayat (1) dan atau Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Khariq ditangkap pada Jumat (29/08) di Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang, Khariq sama WH (pemilik akun Bekasi Menggugat) ditahan di Rutan Polri cabang Polda Metro Jaya. Pasal yang dikenain lumayan berat: UU ITE, Pasal 160 dan 161 KUHP.

Cecep Munich, TikToker yang Ramai Dibahas

Nah, ini yang bikin heboh, CS alias Cecep Munich, pemilik akun TikTok @cecepmunich. Dia dianggap nyebarin konten ajakan demo dengan tambahan “bakar Bandara Soetta.” Padahal bandara itu objek vital negara, bro. Jadinya, Cecep ditetapkan jadi tersangka dengan ancaman 4 tahun penjara.

CS dijerat dengan Pasal 161 Ayat 1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Bedanya sama yang lain, Cecep nggak ditahan. Dia cuma wajib lapor dua kali seminggu.

IS Karyawan Swasta yang Ikut Diciduk

Direktur Lokataru Ikut Terseret

Nama lain ialah Delpedro Marhaen, Direktur Lokataru Foundation. Dia ditangkap di kantornya di Jakarta Timur. Polisi nuduh Delpedro berkolaborasi dengan akun-akun medsos lain buat nyebarin ajakan ke pelajar supaya ikut demo.

Salah satu postingan yang dijadiin barang bukti, info posko aduan buat pelajar yang kena sanksi sekolah karena ikut demo. Tulisan di flyernya simpel tapi tajam: “Anda pelajar? Ingin demo? Sudah demo? Diancam sanksi? Kita lawan bareng!” Polda Metro Jaya menanggap unggahan itu, yang berkolaborasi dengan akun Gejayan Memanggil, Aliansi Mahasiswa Penggugat, serta Blok Politik Pelajar, sebagai hasutan.

Delpedro Marhaen, Direktur Lokataru Foundation.

Syahdan Husen Pemilik Akun IG @GM

Figha Lesmana, TikToker yang Siaran Langsung

Masih dari dunia medsos, ada Figha Lesmana, admin akun TikTok @tmg. Dia dituduh siaran langsung demo 25 Agustus sambil ngajak pelajar dan mahasiswa buat turun ke jalan. Menurut sumber Kepolisian Kontennya viral dengan viewers tembus 10 juta dalam rangka penghasutan.

Figa merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK). Semasa kuliah, ia aktif dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan ikut serta dalam berbagai aksi besar, seperti penolakan RKUHP 2019 serta Omnibus Law 2020.

Koordinator Tim Advokasi UBK, Yerikho Manurung, menyebut proses hukum Figa penuh kejanggalan. Ia menilai tuduhan menghasut melalui media sosial tidak berdasar dan justru menunjukkan kriminalisasi terhadap suara kritis anak muda. “Figa bukanlah ancaman bagi negara. Ia adalah representasi generasi muda yang kritis, peduli, dan berani melawan ketidakadilan,” tegas Yerikho.

Figha Lesmana.

Tim hukum juga menyoroti penggunaan Pasal 160 KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Anak dalam kasus ini. Menurut mereka, pasal-pasal tersebut sering dijadikan alat untuk membungkam kritik. Bahkan, klaim kepolisian bahwa siaran langsung Figa ditonton 10 juta orang dinilai tidak benar.“Faktanya, live Figa hanya disaksikan sekitar 10 ribu penonton. Klaim aparat jelas membesar-besarkan kasus,” ujar Yerikho.

Kasus ini bermula dari siaran langsung TikTok Figa pada 25 Agustus 2025, saat terjadi bentrokan antara aparat dan demonstran di Slipi, Jakarta.  Potongan video dari siaran itu kemudian disebarkan akun lain tanpa izin, hingga dianggap provokatif.

Hanya sehari setelah laporan polisi dibuat pada 29 Agustus, Figa langsung ditetapkan tersangka tanpa pemanggilan resmi. Pada 1 September, ia dijemput paksa di rumahnya, Sunter, Jakarta Utara, lalu ditahan di Polda Metro Jaya keesokan harinya. Tim advokasi menyebut proses ini melanggar asas due process of law.

RAP dan Tutorial Bom Molotov

Yang paling ekstrem, ada tersangka dengan inisial RAP. Dia admin akun @rap, ditangkap gara-gara diduga nyebarin tutorial bikin bom molotov. Nggak cuma itu, dia dituding juga ngatur “kurir bom molotov” buat dipakai saat demo. Polisi tegas banget di sini, pasalnya langsung kombinasi: KUHP, UU ITE, plus UU Perlindungan Anak, karena dianggap ngajarin ke anak muda juga.

Kanit 2 Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Gilang Prasetya mengatakan penangkapan RAP bermula dari temuan sejumlah WhatsApp Group (WAG). Dalam WAG tersebut, ditemukan tutorial atau cara pembuatan bom molotov. Bahkan, juga turut dibagikan soal komposisi maupun barang yang diperlukan dalam pembuatan bom molotov.

Polda Metro Jaya menetapkan enam orang sebagai tersangka utama penghasut aksi anarkis melalui media sosial. Satu di antaranya RAP juga dikenal sebagai Prof R sebagai perakit bom molotov.

“Kami melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan tutorial, kami temukan yang bersangkutan sebagai koordinator titik-titik bom molotov diambil, Dijuluki sebagai profesor R,” ucap Gilang.

RAP dijerat Pasal 160 KUHP dan atau pasal 45A ayat 3 juncto Pasal 28 ayat 3 UU ITE dan atau Pasal 76H juncto Pasal 15 junto Pasal 87 UU Perlindungan Anak.

Skala Penangkapan dan Kritik

Nggak berhenti di nama-nama itu aja. Polisi juga bilang udah blokir hampir 600 akun medsos yang dianggap provokatif. Sementara data dari YLBHI nunjukin, selama seminggu demo di akhir Agustus sampai awal September, menyebut ada 3.337 orang di 20 kota, yang ditangkap sejak gelombang demonstrasi dimulai pada 25 Agustus 2025 lalu. Selain 3.337 orang ditangkap, dalam aksi demonstrasi ada juga 1.042 orang yang terluka dan dilarikan ke rumah sakit, ungkap Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur.

Buat pihak kepolisian, semua langkah ini penting buat cegah kerusuhan. Tapi buat aktivis HAM, pengacara, dan keluarga para tersangka, penetapan kasus ini dianggap berlebihan. Apalagi beberapa orang dituduh hanya gara-gara postingan atau live streaming.

Jadi, kalau dirangkum demo akhir Agustus 2025 ini nggak cuma panas di jalanan, tapi juga merembet ke dunia digital. Aktivis, mahasiswa, Pasutri, Selebgram sampai TikToker semua kena jerat hukum dengan tuduhan “provokasi.” Ada yang ditahan, ada yang cuma wajib lapor.