Chromebook Versi Nadiem : Spek Biasa, Harga Sultan

Drama besar lagi ngeguncang dunia pendidikan Indonesia. Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek yang dulu dikenal sebagai “Mas Menteri milenial”, resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan Chromebook pada Kamis, 5 September 2025, dan langsung ditangkap Kejaksaan Agung. Kasus ini jadi sorotan karena anggaran gila-gilaan yang bikin publik geleng kepala. Pemerintah, melalui Kemendikbudristek, mengalokasikan pengadaan Chromebook sebanyak 1,2 juta unit untuk program digitalisasi pendidikan (2020–2022), ada yang udah dapet kah guys?

Bayangin aja, satu unit Chromebook buat sekolah dibanderol sampai 10 juta rupiah. Padahal kalau cek harga pasar, Chromebook spek mirip, layar 11 inci, RAM 4 GB, storage 32 GB cuma ada di kisaran 3–5 juta rupiah. Bahkan di e-katalog pemerintah, model TKDN kayak Axioo, Zyrex, atau Advan tercatat di angka 5,0–7,2 juta per unit. Jadi kalau benar pemerintah ngegas beli di 10 juta, selisihnya bisa 2,8–5 juta per unit, alias lebih mahal 40–100 persen. Kalau skalanya jutaan unit, bisa kebayang kan kenapa kerugian negara ditaksir sampai 1,98 triliun rupiah?

Yang bikin makin rame, spek ini bukan laptop high end. Mayoritas cuma entry level, cocok buat browsing dan aplikasi ringan. Bedanya, laptop versi Nadiem wajib pakai Chrome OS plus lisensi Chrome Education Upgrade. Masalahnya, riset internal awal justru nyaranin Windows karena banyak sekolah punya koneksi internet lelet. Jadi kebijakan mengunci ke Chromebook ini dianggap bikin pengadaan jadi “dipaksa” dan nyebabin pemborosan.

Perbandingan Harga Chromebook

Tersangka, Modus, dan Ujungnya Ditangkap

Sebelum Nadiem, Kejagung lebih dulu menetapkan empat tersangka lain pada 22 Agustus 2025. Mereka adalah Sri Wahyuningsih (eks Direktur PAUD-SD Kemendikbudristek periode 2020–2021) dan Mulyatsyah (eks Direktur SMP Kemendikbudristek periode 2020–2021) yang disebut mengubah aturan teknis supaya pengadaan mengunci ke Chrome OS. Lalu Jurist Tan, mantan stafsus Nadiem, yang diduga merancang program sejak awal, dan Ibrahim Arief, konsultan yang memengaruhi kajian teknis. Pemerintah, melalui Kemendikbudristek, mengalokasikan pengadaan Chromebook sebanyak 1,2 juta unit untuk program digitalisasi pendidikan (2020–2022).

Dengan penetapan Nadiem pada 5 September 2025, total sudah ada lima tersangka dalam kasus ini. Modusnya dinilai jelas: dari aturan juknis, metode, sampai kajian teknis diarahkan ke satu pilihan, yaitu Chromebook. Dengan begitu, belanja TIK yang nilainya nyaris 10 triliun otomatis fokus ke produk tertentu. Publik makin panas karena ternyata hasil uji coba 1.000 unit di daerah prioritas nunjukkin Chromebook nggak efisien kalau internet lemot. Tapi proyek tetep jalan.

Puncaknya, Kejagung langsung menahan Nadiem setelah penetapan tersangka untuk mempercepat proses penyidikan. Dari yang dulu dielu-elukan sebagai ikon anak muda di kabinet, sekarang Nadiem harus menghadapi tuduhan korupsi kelas kakap. Publik tinggal nunggu: apakah persidangan nanti bakal membongkar semua dalang di balik proyek “laptop sultan” ini, atau malah jadi drama politik baru.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, bilang pada 5 September 2025 kalau proyek ini jelas-jelas ngerugiin negara. “Dari hasil penyidikan, ditemukan indikasi penggelembungan harga yang signifikan. Padahal secara spek, perangkat yang diadakan tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, dalam wawancara 23 Agustus 2025, menilai kasus ini nunjukkin ada problem klasik dalam pengadaan barang pemerintah. “Spesifikasi yang mengunci ke satu produk udah melanggar prinsip dasar lelang. Harusnya fleksibel, biar kompetisi sehat dan harga wajar,” katanya.

Praktisi pendidikan Indra Charismiadji, juga pada 23 Agustus 2025, menyorot kebijakan Chromebook sejak awal. “Sekolah di daerah dengan internet buruk jelas nggak cocok dipaksa pakai Chromebook. Kalau tetep dipaksain, yang rugi ya siswa dan guru, karena perangkatnya jadi nggak optimal,” tegasnya.