Fakta Terungkap, Kasus Jual Laut Desa Kohod

Nono menolak tawaran itu dengan alasan tanah tak memiliki sertifikat. Pasca penolakan itu munculah sosok Hasbi Nurhamdi. Ia membujuk Arsin jika agar bersedia membuat dokumen syarat penerbitan sertifikat  hak milik (SHM) dengan iming-iming imbalan Rp. 500 juta. Syarat yang dimaksud adalah Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) atas nama masyarakat, Nomor Obyek Pajak (NOP) hingga SPPT-PBB, seakan-akan tanah itu daratan. Padahal, lokasi yang hendak disertifikatkan merupakan wilayah lautan.

Terdakwa Arsin lantas mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk  (KTP) dan Kartu Keluarga  (KK) dari penduduk setempat. Masyarakat yang namanya masuk dalam daftar pemohon itu hanya dimanfaatkan identitasnya saja. Padahal permohonan itu fiktif. Berbekal itu, Arsin menerbitkan 203 Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) pada 20 Juni 2022 dengan total luas 300 hektar. Belakangan PT Cakra Karya Semesta membeli lahan seluas 300 hektar dengan harga Rp 10 ribu per meter atau total Rp 33 miliar.

Arsin mencetak dokumen SKTG menggunakan komputer dan printer milik Sekretaris Desa Ujang Karta. Dokumen yang sudah dicetak lalu diserahkan kepada Hasbi Nurhamdi untuk diuruskan NJOP dan SPPT-PBB ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten (Bapenda) Tangerang, Proses itu berjalan mulus setelah Arsin menemui Kepala Bidang PBB Bapenda Kabupaten Tangerang  Dwi Candra Budiman. Bapenda lalu menerbitkan 203 SPPT-PBB. “Penerbitan dilakukan seakan-akan tanah laut tersebut sudah dibayar pajaknya,” kata Faiq.

Sidang dakwaan juga mengungkap keterlibatan Septian Prasetyo dan Chandra Eka Agung Wahyudi. Keduanya diketahui membantu pengurusan dokumen tambahan seperti PM 1, surat pernyataan kepemilikan, hingga surat keterangan tanah untuk mempercepat penerbitan SHM. Proses pengubahan status lahan tersebut berlangsung pada Juli sampai September 2024. Setelah selesai, Septian yang bertindak seolah sebagai pengacara warga Kohod, lalu menjalin kontrak perjanjian jual-beli dengan PT Cakra Karya Semesta.

Arsin menerima imbalan dari Deny Prasetya Wangsa sebesar Rp 16,5 miliar. Ia lalu membagikan Rp 4 miliar di antaranya kepada warga Kohod yang namanya dicatut untuk penerbitan sertifikat. Masing-masing orang menerima Rp 10 juta. Selebihnya senilai Rp12,5 miliar dikuasai Hasbi. Uang itu dibagikan kepada 4 terdakwa dengan rincian:  Arsin menerima  Rp.500 juta, Ujang Karta Rp.85 juta. Adapun  Septian dan  Candra masing-masing Rp. 250 juta.

Menurut jaksa, lahan yang sudah dijual kepada PT Cakra Karya Semesta itu kemudian dialihkan kepemilikannya kepada perusahaan lain bernama PT Intan Agung Makmur dengan harga Rp 39,6 miliar. Dalam surat dakwaan itu para terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kronologi Viral: Saat Menteri ATR/BPN Diabaikan Arsin

Kasus pagar laut Tangerang mulai menjadi sorotan tajam publik ketika, pada 24 Januari 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN, Nusron Wahid, datang ke kawasan Desa Kohod untuk meninjau langsung status lahan pagar laut yang dipersengketakan. Pada kesempatan itu, terjadi debat terbuka antara Nusron dan Arsin bin Asip selaku Kepala Desa Kohod. Arsin bersikeras bahwa area pagar laut tersebut dulunya adalah “empang” atau tambak daratan, dan karena itu pantas dipagari. Sementara Nusron menyanggah, menyebut kawasan itu sudah masuk kategori “tanah musnah” yang tidak lagi terlihat jelas fisiknya. Dalam dialog tersebut, Nusron menyatakan tidak mau berdebat panjang lebar (“nggak mau debat, nanti gak bisa pulang”), sebagai sinyal bahwa dirinya tidak akan meladeni klaim tanpa bukti kuat.

Debat terbuka antara Nusron dan Arsin bin Asip selaku Kepala Desa Kohod. (disway.id/Candra Pratama)

Kontroversi itu kemudian viral di media massa dan media sosial video perdebatan keduanya tersebar luas dan memicu tanya di tengah masyarakat apakah seorang kepala desa sedemikian percaya diri menantang menteri. Sesudah pertemuan itu, Arsin diketahui tak lagi muncul di lokasi tugasnya secara terbuka. Warga menyebut rumahnya tampak sepi, dan mobil mewah miliknya, seperti Jeep Rubicon yang sempat hilang dari lokasi.

Pada 30 Januari 2025, media melaporkan bahwa Arsin “menghilang” seusai debat publik dengan menteri. Rumah kediamannya kosong, kendaraan-kendaraannya tak tampak, dan ia tak hadir ketika dipanggil penyidik. Publik semakin heboh ketika ramai kabar bahwa Arsin tidak mau menjawab panggilan Bareskrim dan menghindar dari undangan pemeriksaan. Lokasi terakhir terlihat adalah saat ia mendampingi menteri pada 24 Januari.

Sementara itu, laporan menyebut bahwa Arsin juga didampingi oleh beberapa pengawal ketika berhadapan dengan pejabat negara. Ada klaim bahwa ia dikawal hingga lima orang pengawal ketika ia berdebat dengan menteri, menunjukkan bahwa momen itu memang dipersiapkan.